Masalah Hukum Domain Lintas Batas
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://tldfyi.com/iframe/glossary/international-domain-law/" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://tldfyi.com/glossary/international-domain-law/
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://tldfyi.com/glossary/international-domain-law/)
Use the native HTML custom element.
Hukum domain internasional mencakup konflik yurisdiksi, penegakan, dan kebijakan yang kompleks yang muncul ketika sengketa nama domain atau aktivitas ilegal melintas batas negara. Karena nama domain bersifat global secara alami tetapi sistem hukum bersifat teritorial, konflik muncul mengenai hukum negara mana yang berlaku, khususnya untuk [[cybersquatting|pencurian nama domain]], [[domain-seizure|penyitaan domain]], dan kepatuhan [[domain-privacy-law|hukum privasi domain]]. [[udrp|UDRP]] dirancang untuk menyediakan upaya hukum administratif yang netral secara yurisdiksi, namun keputusannya tetap harus dilaksanakan oleh operator [[registrar|registrar]] yang mungkin berada di negara mana pun. ccTLD yang dioperasikan oleh registry asing mungkin terlindungi dari perintah [[court-ordered-transfer|transfer berdasarkan perintah pengadilan]] AS. Perjanjian seperti TRIPS memberikan perlindungan kekayaan intelektual dasar, tetapi tidak ada perjanjian hukum domain internasional yang komprehensif.
Contoh
A US court's ACPA transfer order against a domain registered through a Russian registrar could not be enforced directly, requiring the trademark owner to pursue parallel [[udrp]] proceedings to achieve the same result through ICANN's contractual chain.